Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play peraturan depnaker pensiun pegawai swasta pdf - P(4) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   peraturan depnaker pensiun pegawai swasta

Himpunan Peraturan Perundangan K3 Indonesia
tentang Penunjukan dan Wewenang, Serta Kewajiban Pegawai Pengawas ...... ( 1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau ...... program pensiun se-bagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada ...... Kebijaksanaan Depnaker, Binawas & DBNKK & Hyperkes.
File link: http://ariagusti.files.wo...undangan-k3-indonesia.pdf
34%
View Online - Himpunan Peraturan Perundangan K3 Indonesia
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI - Cakrawala Timur
3) Periksa apakah ada sistim pemberian perhargaan bagi pegawai berprestasi dan sanksi .... mengenai batas usia pensiun bagi PNS, apabila tidak ada apakah pejabat struktural eselon I dan ...... oleh pihak swasta apakah telah sesuai dengan peraturan ...... (5) Periksa apakah Depnaker dan Transmigrasi cq. Dinas Teknis.
File link: http://cakrawalatimur.org...penyelenggaraan-PEMDA.pdf
34%
View Online - PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI - Cakrawala Timur
Rancangan Keputusan Presiden RI Tentang Badan Pengawas ...
Gill Walt (1994), dan UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan ... Askes yang dimulai pada tahun 1968 bagi pegawai negeri dan penerima pensiun. ... Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DEPNAKERTRANS), dan .... pegawai swasta, tanggungan perusahaan untuk jaminan sosial tenaga kerja justru lebih.
File link: http://staff.blog.ui.ac.i...g-badan-pengawas-sjsn.pdf
33%
View Online - Rancangan Keputusan Presiden RI Tentang Badan Pengawas ...
Dalam Kerangka IGTC 2010
3. Skema Jaminan Sosial Saat Ini. Pegawai. Negeri. UU. 8/1974. Swasta ... Pensiun UU 6/1966. 1. ... luar hubungan kerja berdasar Peraturan Menteri no: 24 /2006 berbasis ..... Optimalisasi fungsi Law Enforcement: tetap di Depnaker atau di.
File link: http://muhyi.hostei.com/m...2520Ahmad%2520ansyori.pdf
33%
View Online - Dalam Kerangka IGTC 2010
46 III. KERANGKA TEORI 3.1. Migrasi Penduduk ... - Damandiri
daerah disebut dengan migrasi keluar (Depnaker, 1995). Menurut .... benefit dari kedudukan yang lebih tinggi dan dana pensiun. Jika present ..... suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan .... Investasi swasta asing merupakan sumber pembiayaan investasi dibanyak.
File link: http://www.damandiri.or.id/file/safridaipbbab3.pdf
33%
View Online - 46 III. KERANGKA TEORI 3.1. Migrasi Penduduk ... - Damandiri
Download (109Kb) - Universitas Muria Kudus
semakin kompleks dan perlunya aturan sebagai dasar yang dapat digunakan ... bentuk kontrak pegawai tertulis atau diaplikasikan dalam buku pegangan ... suatu masa kerja, tetapi secara psikologis dan sosiologis pensiun mempunyai .... Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. ... didaftarkan ke Depnaker. 6.
File link: http://eprints.umk.ac.id/...NNYA_DI_ERA_REFORMASI.pdf
33%
View Online - Download (109Kb) - Universitas Muria Kudus
Dhian Kartini Kusuma Prima Wardani.pdf - Fakultas Hukum
adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang upah minimum. ...... tunjangan pensiun, bunga atas simpanan uang atau sewa atas milik; dan ... melakukan pekerjaan di kantor pemerintah maupun swasta disebut dengan karyawan/pegawai. ... depnaker setempat untuk dicatat ;. 6.
File link: http://fh.unsoed.ac.id/si...2520Prima%2520Wardani.pdf
33%
View Online - Dhian Kartini Kusuma Prima Wardani.pdf - Fakultas Hukum
Edisi April 2003 - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah), SK (Surat Keputusan) atau SE (Surat Edaran). Bupati/Walikota, SK ... pegawai. Beberapa instrumen pengaturan yang digunakan untuk memberikan ..... jawab pemerintah kepada sektor swasta. .... alamiah melalui proses pensiun. ..... warga dari luar yang terdaftar di Depnaker.
File link: http://www.kppod.org/datapdf/news/ed042003.pdf
33%
View Online - Edisi April 2003 - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah