Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play uu kawasan industri pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   uu kawasan industri

Kawasan Industri
Pemerintah tentang Kawasan Industri;. Menimbang. P. Mengingat : l. Pasal 5 ayat {2] Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945;. 2.
File link: http://www.jmcti.org/kaigai/AsiaMat/2009/2009_05/2009_05_Id01.pdf
99%
View Online - Kawasan Industri
Keppres_41_1996_Kawasan Industri - Kamoenyo
diadakan pengaturan kembali ketentuan tentang Kawasan Industri;. Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;. 2. Undang-undang Nomor 5 ...
File link: http://kamoenyo.files.wor...1996_kawasan-industri.pdf
91%
View Online - Keppres_41_1996_Kawasan Industri - Kamoenyo
Keppres No. 41 Tahun 1996 Kawasan Industri
ketentuan tentang Kawasan Industri;. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945;. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pera-.
File link: http://bppt.jabarprov.go....1996_KAWASAN_INDUSTRI.pdf
90%
View Online - Keppres No. 41 Tahun 1996 Kawasan Industri
Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri - Kementerian ...
Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah. Bagi Kawasan Industri ;. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang. Perindustrian ...
File link: http://jdih.menlh.go.id/p...%2520Industri_Combine.pdf
90%
View Online - Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri - Kementerian ...
Menteri Perindustrian Republik Indonesia - Biro Hukum dan ...
kawasan industri dapat berdaya guna dan berhasil guna ..... dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang. Perindustrian bahwa upaya ...
File link: http://bappeda.bantenprov...%2520kaw%2520industri.pdf
88%
View Online - Menteri Perindustrian Republik Indonesia - Biro Hukum dan ...
ÿþM i c r o s o f t W o r d - K e p p r e s 0 9 8 1 9 9 3
oleh Perusahaan Kawasan Industri. 2. Industri adalah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang.
File link: http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/4628/Keppres0981993.pdf
87%
View Online - ÿþM i c r o s o f t   W o r d   - K e p p r e s 0 9 8 1 9 9 3
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara.
File link: http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/DalamNegri/KMK_584_03.pdf
86%
View Online - KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989
perlu untuk menetapkan Keputusan Presiden tentang Kawasan. Industri;. Mengingat. : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;. 2. Undang-undang  ...
File link: http://www.ndaru.net/wp-content/uploads/keppres_53_1989.pdf
86%
View Online - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996
perlu diadakan pengaturan kembali ketentuan tentang Kawasan Industri;. Mengingat. : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;. 2. Undang- undang ...
File link: http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/KAWASAN-INDUSTRI.pdf
86%
View Online - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996
PP 24 Tahun 2009 - Produk Hukum
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan. Pemerintah tentang Kawasan Industri;. Mengingat. : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara ...
File link: http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_24_2009.pdf
86%
View Online - PP 24 Tahun 2009 - Produk Hukum